Oleh : Sunaryo Gandi, M.Ud (Dosen STAI Ma’arif Sarolangun)
Dalam mewujudkan bernegara yang baik tentu kita harus memiliki pemimpin. Kepemimpinan yang dimaksud dari satu generasi ke generasi yang lain selalu memiliki persoalan masing-masing, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, hampir tidak ada batas kebebasan informasi antara satu orang dengan orang lain bahkan antara negara yang satu dengan negara yang lain.
Di Indonesia sejak merdeka pola kepemimpinan sedikit demi sedikit mengalami pergeseran sampai titik puncaknya yaitu berubah total setelah adanya gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi, yang kita kenal dengan pergerakan 98 sehingga pada akhirnya pemilihan umum dilaksanakan secara langsung.
Adapun yang menjadi perdebatan sejak Indonesia merdeka adalah bagaimana hubungan antara negara dan agama, sampai saat ini perdebatan itu tidak akan ada pernah berhenti, jika diperhatikan hal ini menjadi sebuah perselisihan yang nyaris tak berkesudahan. Perselisihan tersebut tidak hanya berupa perbedaan wacana, tetapi juga telah berubah menjadi pentas adu kekuatan yang menyusup dalam berbagai isu. Pada hal pangkal masalahnya adalah ketidaksesuaian persepsi dalam memandang hubungan negara dan agama.
Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung ternyata memiliki nilai plus dan minus, pada satu sisi masyarakat dilibatkan langsung dalam memilih pemimpinnya, dengan harapan keterlibatan tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar pro rakyat, karena setidaknya pada saat masa kampanye para calon-calon pemimpin bisa bersentuhan langsung dengan rakyat dalam upaya mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Namun kenyataannya keterlibatan masyarakat tersebut juga tidak menghasilkan pemimpin yang pro rakyat, karena nyatanya sebagian pemimpin yang terpilih hanya mengumbarkan janji-janji manis setelah ia mendapatkan kekuasaan, dan lupa dengan kepentingan rakyat yang sebenarnya. Apalagi ketika di masa kampanye para calon banyak menghabiskan uang untuk beberapa kegiatan, bahkan sampai dengan membayar pemilih untuk mendapatkan suara.
Dari permasalahan di atas sebenarnya pemilihan secara langsung sudah cukup baik, setidaknya di masa kampanye para pemimpin turun langsung ke lapangan untuk mencari dukungan, dari sini jika mereka benar-benar ingin mengabdi kepada rakyat mereka sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyat sebenarnya. Tinggal adakah niat baik untuk membangun negeri ini dengan baik atau hanya mencari kekayaan dan kekuasaan belaka.
Masalah lainnya adalah terletak pada pemilih, karena mereka yang menentukan pemimpin selama lima tahun ke depan, dalam hal ini peran rakyat sangat penting dalam menentukan pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat. Ketika rakyat menjadi pemilih yang cerdas maka akan menghasilkan pemimpin yang peduli dan negara akan menjadi lebih kuat. Tetapi untuk mencerdaskan pemilih itu bukanlah hal yang mudah, karena selama ini masyarakat sudah dididik dengan istilah politik uang, mereka akan datang ke TPS dan memilih siapa yang memberikan mereka uang, sehingga pemikiran tentang kemajuan selama lima tahun ke depan terabaikan. Kenapa bisa terjadi demikian, karena pemimpin yang selama ini mereka pilih sangat minim perhatiannya kepada rakyat, sehingga bagi mereka siapa pun terpilih tidak memberikan dampak apapun dalam kehidupan mereka.
Para pemilih benar-benar memilih pemimpin yang berkualitas tanpa uang maka setidaknya menjadi pelajaran kepada para calon untuk mementingkan kepentingan rakyat, karena jika tidak, jangan harap dia akan terpilih lagi di periode berikutnya dan di pemilihan apapun. Sudah selayaknya masyarakat cerdas dalam memilih cukuplah selama ini masyarakat dibodohi oleh pemimpin yang hanya selalu mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok, jika masih terdapat pemimpin yang tidak pro rakyat mari dijadikan pelajaran untuk kedepannya supaya jangan sampai salah pilih.
